Kondisi Belajar Peserta Didik Perlu Perbaikan

Teacher Solidarity for the improvement of education

Sukabumi (ANTARA News) - Terkait rencana pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN nanti, Federasi Guru Independen Indonesia mendesak perbaikan kondisi belajar peserta didik dan guru karena biaya pendidikan saat ini mahal dan kesejahteraan guru kurang memadai.

"Kami menuntut pemerintah untuk memperbaiki kondisi belajar peserta didik dan guru yang saat ini kurang memadai," kata Sekjen DPP FGII, Iwan Hermawan ketika dihubungi dari Sukabumi, Minggu.Selengkapnya...Sekjen, Anatara, 14/9/2008 Read More..

Guru Se-Indonesia Tolak Ujian Nasional

Teacher Solidarity for the improvement of education

Makassar, Tribun - Guru Se-Indonesia yang tergabung dalam Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) bulat menolak ujian nasional (UN) sebagai standar kelulusan bagi siswa sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA).
Hal tersebut mengemuka dalam Kongres Nasional FGII yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu (13/7). Kegiatan yang berlangsung hingga Selasa (15/7) ini dibuka Dirjen PMTK Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) RI Dr Badui. Sekitar 500-an guru dari 33 provinsi di Indonesia mengikuti kongres ketiga ini.Selengkapnya...Kongres III, Tribun Timur Makasar Read More..

Federasi Guru Tuntut Sekolah Gratis

Teacher Solidarity for the improvement of education



Senin, 21 Juli 2008 18:28
BERI KOMENTAR CETAK BERITA INI KIRIM KE TEMAN
Kapanlagi.com - Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan sekolah gratis pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami minta pemerintah untuk segera menggratiskan sekolah di semua pendidikan dasar, sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya," kata Sekjen FGII, Iwan Hermawan di Sukabumi, Senin (21/7). Selengkapnya...Sekjen, Kapanlagi.com,21/07/08 Read More..

Dana BOS Tidak Dipotong

Teacher Solidarity for the improvement of education

Jakarta, Kompas - Dalam rencana pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp 16,75 triliun pada Rancangan APBN 2009, alokasi dana untuk biaya operasional sekolah atau BOS tidak akan dikurangi. Penghematan akan dilakukan dengan mengorbankan program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak.Selengkapnya...Hak Atas Pendidikan, Kompas,18/10/2008 Read More..

http://nisn.jardiknas.org/

Kontak Tim Dapodik Pusat
22 Okt 2007 12:04
Kepada seluruh operator. Jika mengalami kendala dalam pengelolaan Dapodik atau membutuhkan informasi lebih lengkap. Silahkan menghubungi Tim Dapodik pusat sebagai berikut: Email dapodik: dapodik@jardiknas.org 1. Cucu Sukmana Telp/Fax. 021-57905871 HP. 081320727978 email: cucu@diknas.go.id YM: cucu_id 2. Supriyanto (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Telp. 021-91267621 HP.08561759093 email: supri_diknas@yahoo.com YM: supri_diknas 3. Sundoro (Sumatera) Telp. 021-98284625 HP. 08151848074 email: sundoro_dapodik@yahoo.com YM: ciun_funky 4. a. Dudu Durajat (Sulawesi dan Kalimantan) Telp. 021-91260694 HP. 081387833101 email:dudu_durajat@yahoo.com YM: dudu_durajat b. Amalia HP. 081585020660 5. a. Suyana (Maluku dan Papua) Telp. 021-91267626 HP. 085224499313 email:ahn_shu@yahoo.com YM: ahn_shu b. Waluyo HP. 08128954477 6. Administrasi a. Rita Utari HP. 08129999532 email: utaririta@yahoo.com YM : utaririta
Teacher Solidarity for the improvement of education Read More..

Masyarakat Ragukan RUU BHP

Masyarakat Ragukan RUU BHP
Jumat, 26 September 2008 | 20:19 WIB

JAKARTA, JUMAT - Masyarakat tetap meragukan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan nantinya tidak berdampak kepada komersialisasi. Terlebih lagi dengan tidak adanya kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dan masyarakat merasakan pendidikan kian mahal. Wakil Koordinator Education Forum, Yanti Sriyulianti mengatakan hal tersebut, Jumat (26/9),Selengkapnya....Masyarakat ragukan RUU BHP Read More..

About 70 percent of School Headmasters Incompetent

About 70 percent of School Headmasters Incompetent
Tuesday, 12 August, 2008 | 14:38 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: The National Education Department estimates that 70 percent of the 250,000 school headmasters in Indonesia are incompetent.Next...Headmaster incompetent

Teacher Solidarity for the improvement of education Read More..

Teachers Group want Access to Students Data Restricted

Teachers Group want Access to Students Data Restricted
Wednesday, 15 October, 2008 | 14:12 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta:The (deputy) secretary-general of the Indonesian Independent Teachers Federation, Yanti Sriyulianti, asked that only students’ parents or guardians, school, and authorities from the board of education be allowed to have complete access to the National Student Identification (NISN). “The data on the website should only include the student’s name and number, and the school’s address,” Yanti told Tempo yesterday.

Yanti said, however, that the data was important in providing transparency and accountability, particularly those relating with the operations of schools and funding assistance. To allow students to make use of the NISN, the operator must update the data meticulously, she added.Next...Access to Students Data Restricted

Teacher Solidarity for the improvement of education Read More..

http://www.lampungpost.com

Teacher Solidarity for the improvement of education

PENDIDIKAN
Semarang Cetak Buku Elektronik

SEMARANG (Ant/Lampost): Pemerintah Kota Semarang akan mencetak buku sekolah elektronik (BSE) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk para siswa.

Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, Rabu (8-10), di Semarang, mengatakan biaya cetak akan ditanggung sepenuhnya dari dana APBD Kota Semarang sehingga para siswa tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membelinya.

Ia mengatakan pencetakan BSE dilakukan sesuai kebutuhan sekolah, melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) masing-masing. "Kami minta sekolah melalui MGMP menyampaikan buku-buku pelajaran apa yang diperlukan," kata dia.

Sukawi mengatakan buku merupakan komponen penting dalam pencapaian keberhasilan pendidikan. Untuk itu, Pemkot menaruh perhatian pada pengadaan buku penunjang proses pembelajaran. Sebelum ada kebijakan BSE, kata dia, Pemkot sudah melakukan pencetakan buku sekolah.

"Kami tidak ingin ada anak sekolah di Kota Semarang yang mengalami kesulitan memperoleh buku pelajaran, maka Pemkot mengalokasikan anggaran khusus untuk mencetak buku," kata Sukawi.

Sementara itu di Bandar Lampung, program pengadaan buku mata pelajaran gratis untuk siswa SD belum juga terwujud. Padahal, Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menganggarkan dana untuk pengadaan buku mata pelajaran pada APBD induk. Akibatnya, para wali murid terpaksa membeli buku di pasaran yang harganya berkisar Rp20 ribu--Rp40 ribu/buku.

Padahal sebelumnya, pengadaan buku gratis ini dijadwalkan sudah diterima siswa saat tahun ajaran baru 2008--2009 pertengahan pada Juli lalu.

"Sekarang untuk apa ada buku gratis lagi, tidak ada gunanya, kami sudah membeli buku, meskipun terpaksa mengutang kanan-kiri agar anak bisa belajar," kata Yati, warga Sukarame. n UNI/N-1 Read More..

http://www.pareparekota.go.id

Teacher Solidarity for the improvement of education

ZAIN : PENDIDIKAN GRATIS UNTUK WARGA KURANG MAMPU PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Muh. Yusni
Wednesday, 23 April 2008
ImagePAREPARE - Pendidikan gratis yang selama ini banyak didengung-dengungkan harus diprioritaskan bagi warga kurang mampu. Sebab bila ditujukan bagi mereka yang sudah mampu maka bisa membebani APBD. Olehnya itu pendidikan gratis harus jelas sasarannya dan indikator pendidikan yang akan digratiskan juga harus jelas.

Hal ini diungkapkan Walikota Parepare, Drs HM Zain Katoe saat bersilaturahmi dengan para kepala sekolah tingkat TK hingga SLTA di Aula Diknas Kota Parepare, Selasa ( 22/4).

”Gratis bagi warga kurang mampu itu perlu untuk menjaga agar mereka tetap bisa menikmati pendidikan. Sehingga harus dibedakan antara mereka yang mampu dengan yang tidak mampu sehingga bisa jelas sasarannya.”ungkap Zain.

ImageSelain itu, Zain juga menyinggung tentang tingkat kualitas pendidikan sekarang ini sudah sangat meningkat seperti murid sekolah dasar yang sudah bisa mengoperasikan komputer. Olehnya itu, harap Zain, kualitas tenaga pendidik juga harus ditingkatkan.

Dialog Interaktif
Dalam kesempatan ini juga diadakan dialog interaktif antara kepala sekolah dengan Walikota Parepare. Kepala SMK 3 Parepare, Drs Fatahuddin mengharapkan agar para tenaga pendidik di Parepare dapat ditingkatkan kualitas SDM seperti kemudahan dalam memperoleh bantuan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Zain mengharapkan agar mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dapat menyesuaikan dengan latar pendidikan sebelumnya.” Kalau misalnya S1 adalah bahasa Inggris maka S2 seyogyanya juga bahasa Inggris sehingga bisa menciptakan orang yang betul-betul pakar” ungkapnya. (ysn). Read More..

http://www.suarakarya-online.com

Teacher Solidarity for the improvement of education

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan (SMART)
5 Alasan Pendidikan Gratis



Rabu, 21 Mei 2008
Alasan lain yang membuat kebijakan pendidikan gratis di Muba juga dilandasi payung hukum dan kerangka umum pendidikan nasional. Alasan tersebut: 1. Amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa 2. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" 3. UUD 1945 Pasal 31 ayat 2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya 4. UUD 1945 Pasal 31 ayat 4: "Negara memprioritaskan anggaran pendidi kan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebu tuhan penyelenggaraan pendidikan nasional 5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Pasal 5 Ayat 1: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" - Pasal 6 ayat 1: "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" - Pasal 11 ayat 1: "Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun - Pasal 49 ayat 1: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimumal 20 % dari APBN atau PABD" ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN MUBA NO TAHUN JUMLAH APBD ANGGARAN KET (%) ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN 1. 2002 Rp 655.329.246.350,00 Rp 131.148.246.566,00 20,01% 2. 2003 Rp 638.890.900.350,00 Rp 139.319.339.750,00 21,81% 3. 2004 Rp 615.206.862.173,00 Rp 152.920.037.678,00 24,36% 4. 2005 Rp 639.658.720.311,00 Rp 156.852.586.696,00 24,52% 5. 2006 Rp 1.257.885.138.000,00 Rp 327.259.336.000,00 26,02% Read More..

http://www.detiknews.com

Teacher Solidarity for the improvement of education

Senin, 11/08/2008 17:38 WIB
PP Pendanaan Pendidikan untuk Batasi Pungutan Sekolah
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan PP Pendanaan Pendidikan tidak membatalkan program pendidikan gratis. Aturan pendidikan gratis dinyatakan dalam UU Pendidikan Nasional yang posisi hukumnya lebih kuat.

"Nggak akan tabrakan. Karena pendidikan gratis itu diatur UU, jadi tak bisa dikalahkan oleh PP," kata dia di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/8/2008).

Sedangkan PP Pendanaan Pendidikan lebih mengatur batasan pengutan yang boleh diterapkan pihak pengelola sekolah. Di sana diatur pos apa saja yang bisa dipungut oleh sekolah yang tujuan akhirnya adalah demi menjamin tidak bocornya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah.

"BOS itu kan program gratis di daerah. PP itu justru atur pungutan yang boleh dan besar pengutan," jelas mendiknas.(lh/ken) Read More..

http://www.tempointeraktif.com/

Teacher Solidarity for the improvement of education

Nusa Tenggara Barat Terapkan Pendidikan Gratis

Senin, 22 September 2008 | 11:40 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pendidikan gratis dan layanan kesehatan hanya untuk warga tidak mampu. Dana untuk pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBD atau Rp 1,3 triliun, sedangkan untuk kesehatan sebesar 10 persen dari APBD.

"Itu janji saya. Format yang diajukan adalah cermin politik anggaran," kata gubernur Muhmmad Zainul Madjdi yang baru dilantik sebagai gubernur NTB pada 17 September lalu. Menurut dia, alokasi 20 persen dari APBD untuk pendidikan dirasakan sangat mendesak karena dana BOS dari pemerintah Pusat hanya cukup untuk membiayai 60 minimal biaya pendidikan.

"Saya berharap, ke depan tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun," ujar Zainul. Pendidikan gratis, kata dia, tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pendidikan negeri saja, tetapi juga swasta.
Pendidikan gratis, menurut Zainul, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah kabupaten dan kota agar menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diminta untuk segera mencari siswa yang tidak mampu.

Untuk layanan kesehatan gratis, Zainul telah menyiapkan jaminan kesehatan provinsi yang disinergikan dengan jaminan kesehatan daerah. ‘’Untuk layanan kesehatan gratis tidak ada urusannya dengan politik,’’ kata Zainul.

Supriyantho Khafid Read More..

http://www.kalselprov.go.id

Teacher Solidarity for the improvement of education

Senin, 15 September 2008 11:18 WITA
Dana Pendidikan Bakal Jadi Rp 600 M

Banjarmasin, BARITO Post

Gubernur Kalsel, H. Rudy Ariffin berjanji mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sebesar 20 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 mendatang.

Angka tersebut sesuai dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, untuk memenuhi amanat konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 13 Agustus 2008 lalu mengenai alokasi dana pendidikan.

Apabla rencana itu terealisasi, dengan asumsi besaran APBD 2009 Kalsel Rp 1,7 triliun, maka 20 persen dana pendidikan bila ditambah dana pemerintah pusat, diperkirakan akan tersedia Rp 600 M.

”Jadi kepala Dinas Pendidikan akan mengelola dana lebih besar dari APBD Kabupaten HSU,” ujar Rudy Ariffin saat melakukan Safari Ramadhan di Mesjid Nurul Ibadah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Sabtu (13/9).

Kenaikan anggaran pendidikan tersebut diharapkan dapat membantu dunia pendidikan, termasuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang membangun puluhan ribu kelas yang tidak layak untuk pakai lagi.

Selain menyampaikan peningkatan alokasi dana pendidikan, gubernur juga mengatakan pihaknya berusaha mencukupi bidan desa yang sampai sekarang masih banyak diperlukan.

”Bila dilihat dari jumlah desa yang ada, hampir 50 persen desa belum ada bidan, jadi kita akan menambah tenaga bidan,” ujarnya yang didampingi Sekdaprov Kalsel, Asiten I Sekdaprov Kalsel dan sejumlah kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Kalsel.

Untuk mempercepat terpenihinya tenaga bida di desa, rekruitmen tenaga bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak saja untuk Akademi Kebidanan (Akbid) lokal, tetapi luar daerah.

”Kita juga minta tenaga-tenaga dari provinsi lain agar kebutuhan bidan desa ini cepat terpenuhi,” lanjut gubernur yang juga memaparkan beberapa keberhasilan pembangunan Kalsel kepada warga HSU tersebut.

(Sumber Barito Post edisi Senin, 15 September 2008) Read More..

http://pikiran-rakyat.com

Teacher Solidarity for the improvement of education

Dana Pendidikan Naik 3,9%
Senin, 06 Oktober 2008 , 19:43:00

BANDUNG, (PRLM).- Dana pendidikan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 3,9% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2008. Artinya, Pemprov Jabar akan mengalokasikan penambahan anggaran sebanyak Rp 236,89 miliar untuk pendidikan. Sebanyak Rp 94,8 miliar akan digunakan untuk melunasi dana role sharing serta rehabilitasi SD, SMP, MI, dan MTs. Dengan demikian, anggaran pendidikan Jabar akan mengalami kenaikan dari Rp 849 miliar (12,71%) menjadi Rp. 1,08 triliun (16,6%).

"Komitmen pendidikan itulah yang menjadi dasar lahirnya APBDP Jabar 2008. Diharapkan hal tersebut menjadi langkah awal bagi Pemprov Jabar untuk mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20 %," ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Jabar Deny Juanda saat ditemui di kantornya, Senin (6/10).

Menurut dia, rencana pengalokasian dana tersebut akan segera dijalankan mulai 15 Oktober 2008 setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Jika tidak ada perubahan maka anggaran sebesar 16,2% itu akan tetap dialkokasikan untuk pendidikan," kata Deny.

Deny menuturkan bahwa Pemprov Jabar telah mencanangkan anggaran sebesar Rp 353 miliar dalam APBDP Jabar 2008. Anggaran tersebut merupakan saldo dari sisa anggaran 2007 sebesar Rp 1,25 triliun. Dengan perkiraan anggaran yang tidak terserap hingga Desember 2008 sebesar Rp. 538 miliar. "Kita sudah menggunakan Rp. 458,8 miliar dalam APBD murni 2008. Jadi Rp. 1,335 triliun untuk APBD perubahan. Tapi nggak akan dipakai semuanya," tutur Deny. (CA-164/A-147)*** Read More..

Media Indonesia

Teacher Solidarity for the improvement of education

Jumat, 19 September 2008 19:35 WIB
Besaran Dana BOS Tiap Daerah Dibedakan
Penulis : Sidik Pramono
JAKARTA--MI: Pemerintah akan membedakan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima tiap daerah mulai tahun mendatang. Besaran itu disesuaikan dengan indeks kemahalan daerah, kemampuan daerah dan daya beli masyarakat di tiap daerah.

"Ini atas dasar hasil Rapat Dengar Pendapat antara pemerintah dan Komisi X DPR belum lama ini, dan kami harap tidak ada daerah yang mempermasalahkan jika biaya yang diterima berbeda," ujar Direktur Pembinaan SMP Depdiknas Didik Suhardi, kepada pers, Jumat (19/9) petang.

Menurut Didi, mekanisme baru seperti itu akan lebih memenuhi rasa keadilan bersama di setiap siswa. "Pasalnya, tidak bisa daya beli masyarakat di satu daerah dengan daerah lain disamakan," ujar Didik.

Tentang kemungkinan adanya gejolak karena perbedaan penerimaan anggaran BOS di masing-masing daerah, Didi menyebutkan hal tersebut sebagai sebuah proses pembelajaran. "Ini justru berpegang pada prinsip keadilan. Kalau daerah yang kaya tetap disamakan besarannya antara daerah yang tidak kaya, itu justru kurang adil," tegasnya.

Selama ini, kata Didi, dana BOS, sudah bisa menutupi sekitar 40 hingga 50 persen biaya operasional sekolah. Namun demikian, ia menyayangkan lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan biaya yang dibutuhkan sekolah.

"Lagipula, selama ini isu BOS dan pendidikan gratis sering dijadikan isu dagangan dalam kampanye calon kepala daerah. Tapi, saat terpilih, mereka seperti lupa pada janjinya," cetusnya.

Kekurangan biaya operasional sekolah, lanjut Didi, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa daerah yang sudah berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis, dengan penambahan biaya operasional pendidikan (BOP) di anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerahnya (APBD), misalnya DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Untuk itu, Depdiknas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mendiskusikan tentang kemungkinan adanya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) untuk mengikat para calon kepala daerah yang menggunakan isu pendidikan gratis dalam kampanyenya. ''Nanti akan ada MoU dengan gubernur, bupati, dan walikota untuk melaksanakan pembagian dana pendidikan,'' tegasnya.

Rencananya, pemerintah akan menambah besaran dana BOS tahun depan menjadi Rp12,2 triliun untuk 26 juta siswa SD dan SMP di seluruh Indonesia. Besaran BOS untuk SD sebesar Rp 300 ribu per siswa per tahun dan untuk SMP sebesar Rp 420 ribu per siswa per tahun.

"Tahun depan, Bank Dunia juga akan ikut melakukan penilaian terhadap alokasi BOS karena ikut memberikan pinjaman lunak sekitar 300 juta dolar AS atau 20 persen dari jumlah bos. Namanya Bos KITA (knowledge improvement for tranparancy and accountability," jelasnya. (Dik/OL-02) Read More..

detikcom 11 oktober 2008

Teacher Solidarity for the improvement of education

Sabtu, 11/10/2008 05:35 WIB
Pendidikan Harus Jadi Alat Integrasi Bangsa
Alfian Banjaransari - detikNews
Jakarta - Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyatukan bangsa dan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Sejatinya, pendidikan tidak hanya berupa pengajaran ilmu pengetahuan.

"Pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga sebagai media integrasi bangsa. Karena itu pengembangan pendidikan tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek pengembangan pengetahuan saja," kata pengamat pendidikan Indonesia Darmaningtyas kepada detikcom.

Darmaningtyas mengatakan hal itu usai diskusi pendidikan yang digelar Forum Guru Independen Indonesia (FGII), di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2008).

Pria kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, ini juga mengungkapkan kegundahannya terhadap pendidikan di Indonesia yang menurutnya terlalu berparadigma korporat.

"Seluruh wacana dalam pendidikan bersifat korporasi. Standarisasi, sertifikasi, penjaminan mutu, itu kan istilah-istilah korporasi. Ketika kita tanyakan ke pemerintah, kriteria standarisasi apa, mereka juga nggak tahu," ungkap penulis buku 'Pendidikan yang Memiskinkan' ini panjang lebar.

Darmaningtyas yang juga berkecimpung di ITDP (The Institute for Transportation and Development Policy) mengatakan, pendidikan hendaknya mendukung kearifan lokal.

"Contohnya di sekolah-sekolah diajarkan IT (information technology). Sebetulnya masyarakat butuh IT nggak? Kalau masyarakat nelayan di pesisir kan mending diajarkan bagaimana menangkap ikan yang baik dan tidak mengganggu lingkungan, begitu misalnya," tambah Darmaningtyas.

Untuk solusi, Darmaningtyas memberi saran supaya terjadi sentralisasi pada birokrasi pendidikan dan desentralisasi pada substansi pendidikan. Bagi pria yang mengaku selalu menggunakan kendaraan umum ini, pendidikan harus mampu mengajarkan kearifan lokal.

"Pendidikan harus mampu mempersatukan bangsa sekaligus mengajarkan kearifan lokal," pungkasnya. Read More..

http://portal.unesco.org

Teacher Solidarity for the improvement of education


5 October. World Teachers’ Day 2008: 18 million more teachers needed

* © UNESCO / Roger, Dominique
* Teacher of deaf students in Ethiopia

Low salaries, overcrowded classrooms, low job security, inadequate training – World Teachers’ Day, celebrated annually on 5 October, is the occasion to pay tribute to a profession whose role in the education of young people and adults remains essential. The emphasis this year is on developing teacher policies, the only foundation for ensuring sustainable and high-quality recruitment.

The shortage of qualified teachers remains a crucial problem. UNESCO estimates that 18 million more teachers are needed to reach the goal of universal primary education (UPE) by 2015. The shortage is particularly acute in Africa, where an additional 3.8 million teachers are required to achieve UPE. The shortage of teachers in countries such as Rwanda and Mozambique means that classes can have as many as 60 pupils. It is generally recognized that quality education cannot be provided in classes with more than 40 pupils.

“Even when the overall supply of teachers is sufficient, remote and disadvantaged areas across the globe may suffer persistent problems in recruitment and retention. This shortage of qualified teachers is one of the biggest challenges to achieving the Education for All (EFA) goals,” stresses the Joint Message delivered to mark the Day by the Director-General of UNESCO, Koïchiro Matsuura, Juan Somavia, Director-General of the International Labour Organization (ILO), Ann M. Veneman, Executive Director of UNICEF, Kemal Dervis, Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP) and Thulas Nxesi, President of Education International (EI).

Quantity is not the only problem. Insufficient training is another serious handicap. In developing countries, it is not unusual to find teachers who have no advanced education themselves (UNESCO Institute for Statistics, UIS). To improve the situation, only coherent policies can promote the recruitment of teachers in sufficient numbers, guarantee their status and ensure quality training. As a result of UNESCO’s Teacher Training Initiative in Sub-Saharan Africa (TTISA), Congo has thus been able to develop an overall policy on teachers aimed not only at hiring more, but also at handling questions of status, working conditions and management.

These will be the key issues tackled in the round table to be held at UNESCO on 3 October. To be opened by the Director-General of UNESCO, the round table will feature addresses by teachers from all parts of the world as well as experts. Representatives of partner organizations (ILO, UNICEF, UNDP and EI) are also invited to take part in a panel discussion moderated by Nicholas Burnett, Assistant Director-General of UNESCO for Education.

World Teachers’ Day underlines the importance of the 1966 ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers. Another UNESCO recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel was adopted in 1997. Both recommendations lay down the guidelines on issues such as training and employment conditions for teachers; participation of teachers and their representatives in educational decisions; and measures that should be taken in each country to promote quality teachers and learning environments. They are the only comprehensive international standards for the teaching profession in existence.

Visit our special about this International Day:
• 5 October, World Teachers’ Day 2008. Read More..

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/10/06

Teacher Solidarity for the improvement of education

Berpisah demi Sekolah

Kesedihan tak tampak lagi di wajah Saidah. Senyum terus mengembang di bibir gadis 15 tahun ini. Padahal ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Pondok Pesantren Hidayatullah, Nunukan, Kalimantan Timur, ia kerap menangis dan jarang bicara.

"Selain terkendala bahasa, mungkin sedih berpisah dengan keluarganya," kata Farida Ahmad, guru di Pesantren Hidayatullah, kepada Tempo pada pertengahan September lalu. Ayah Saidah asal Flores, Yunus Muhammad, dan ibunya, Lina Tampa, yang kelahiran Bugis, sudah hampir 20 tahun mengadu nasib sebagai buruh ladang kepala sawit di Sabah, Malaysia.

Meski berat, Saidah memutuskan kembali ke Indonesia. Dia pun tinggal di asrama pesantren. "Di sana (Sabah) sekolahnya tak dapat ijazah," kata gadis berkerudung ini. Jangan pikir Saidah cuma asal sekolah, walau harus mengulang mata pelajaran melalui program belajar Paket A setara sekolah dasar ia punya cita-cita yang tinggi. "Jadi guru bahasa Inggris atau ahli teknologi informasi dan komunikasi," ujarnya.

Selain Saidah masih ada 100 anak tenaga kerja Indonesia di pesantren tersebut. Jika anak TKI yang beragama Islam sekolah di pesantren, anak TKI yang beragama Katolik ditampung di Yayasan Sekolah Mgr. Gabriel Maniek SVD. Di yayasan ini juga disediakan asrama untuk TKI yang tak punya kerabat di Nunukan.

Kepala Sekolah Mgr. Gabriel Maniek SVD, Suster Silvia PRR, mengungkapkan sekolah seluas 7.000 meter persegi ini dibangun pada 1997. Sekolah ini memiliki siswa sekolah dasar 247 orang, siswa sekolah menengah pertama 123 orang, dan siswa sekolah menengah atas 64 orang, dengan jumlah guru hanya 29 orang.

"Meskipun kami menetapkan uang sekolah sebesar Rp 180 ribu per bulan untuk makan dan sekolah, orang tuanya belum tentu membayar,” ujar Silvia. “Selain jauh, kesempatan untuk pulang-pergi Malaysia sangat kecil, apalagi kebanyakan orang tua siswa adalah TKI tanpa dokumen lengkap.”

Selama ini, anak-anak TKI hanya mendapatkan akses pendidikan melalui pengiriman guru kontrak oleh pemerintah Indonesia ke Malaysia. Pasalnya, peraturan di Malaysia menyebutkan sekolah kerajaan tidak boleh menerima siswa Indonesia tanpa akta kelahiran dan kartu tanda penduduk.

Pengiriman guru kloter pertama sejumlah 51 orang dilakukan pada September 2006 dengan masa kontrak dua tahun. Pada tahun berikutnya dikirim lagi 58 guru. Mereka mengajar sekitar 3.300 anak dari perkiraan 36 ribu anak yang tidak mendapat pendidikan.

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya Humana. REH ATEMALEM SUSANTI Read More..

http://www.metrotvnews.com

Teacher Solidarity for the improvement of education

Metrotvnews.com, Bandung: Puluhan mahasiswa dan pelajar di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/10), memperingati Hari Guru Sedunia. Walau panas terik matahari menyengat dan suasana bulan puasa, tidak menyurutkan puluhan mahasiswa dan pelajar untuk memperingati Hari Guru Sedunia yang jatuh pada 5 Oktober ini. Mereka menggelar aksi keprihatinan di halaman Gedung Sate dengan diisi orasi perwakilan pelajar dan mahasisa serta beberapa orang guru bantu. Mereka meminta pemerintah memperhatikan nasib guru yang tidak kunjung membaik.

Para pengunjuk rasa juga menyerukan keprihatinam atas nasib guru bantu dan guru-guru di daerah terpencil yang belum mendapatkan fasilitas apa pun dari pemrintah. Mereka juga menuntut pemerintah segera merealisasikan dana anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).(***) Read More..