http://www.nad.go.id

Guru Madrasah Di Banda Aceh PDF Cetak E-mail

24-Augustus-2006 07:57:30
Waspada Online - Guru-guru madrasah di Kota Banda Aceh mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar, jika berbagai persoalan yang kini melilit di lembaga pendidikan di jajaran Kandepag Kota Banda Aceh itu tidak segera diselesaikan.

Demikian hasil rapat koalisi lintas sektoral organisasi guru di Provinsi NAD yang diikuti Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB), Asosiasi Guru NAD (ASGU-NAD), Forum Komunikasi Guru (FKG), Jaringan Demokrasi Guru Aceh (JDGA), Gerak Aksi Guru Muda (GARDA), Persatuan Guru Kontrak Unicef (PGKU), Persatuan Guru Bakti (PGB) dan Bapel Kobar-GB Kota Banda Aceh.

Ketua Kobar-GB NAD, Sayuthi Aulia, kepada Waspada di Banda Aceh, Rabu (23/8) mengatakan, pertemuan lintas sektoral organisasi guru ini dilakukan menindaklanjuti banyaknya mengenai berbagai kasus yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pendidik dan orangtua murid.

Persoalan itu antara lain belum diberikannya dana kesejahteraan (tunjangan khusus atau TC) bagi para guru madrasah, pengutipan-pengutipan ilegal mulai dari tingkat MIN, MTsN sampai MAN, serta kebijakan keliru lainnya yang dilakukan Kakandepag Kota Banda Aceh dan sejumlah kepala sekolah.

Mengenai dana TC, Sayuthi menyebutkan, sampai saat ini belum diberikan sebagaimana yang diberikan kepada para guru di jajaran Dinas Pendidikan. Hal ini, menurut dia, membuat guru-guru madrasah merasa dianaktirikan. Padahal, mereka melakukan pekerjaan yang sama, yakni mendidik anak bangsa ini agar cerdas dan berilmu pengetahuan.

Kemudian, adanya pengutipan dana kesejahteraan sekolah sebesar Rp.25 ribu per bulan bagi setiap siswa di MAN Model, sehingga sekolah itu terkesan hanya untuk kalangan atas, karena masyarakat kelas bawah tidak mampu bayar SPP.

�Begitu juga dengan pengutipan uang cat gedung MTsN sebesar Rp.5.000 per siswa dan menyuruh siswa mengecat gedung, serta pengutipan uang sampah Rp.1.000 per siswa di MIN Jambo Tape. Padahal, pengecatan dan pemeliharaan gedung sekolah negeri merupakan tanggungjawab pemerintah,� katanya.

Dari berbagai persoalan yang yang melilit lembaga pendidikan di jajaran Depag Kota Banda Aceh ini, delapan organisasi guru yang melakukan pertemuan itu meminta Kankandepag Kota Banda Aceh untuk segera melakukan klarifikasi dan pembenahan terhadap kebijakannya.

�Jika dalam tempo satu minggu hal ini tidak ditanggapi, para guru madrasah di Kota Banda Aceh mengancam akan melakukan aksi mogok belajar, serta mendesak Kakanwil Depag NAD untuk segera mencopot Kakandepag Kota Banda Aceh dari jabatannya,� ungkap Sayuthi Aulia, yang menjadi jubir kelompok organisasi guru itu.

Menyesalkan

Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Kota Banda Aceh, Drs Aiyub Ahmad yang dikonfirmasi Waspada, menyesalkan sikap para guru yang tidak mengkonfirmasi kepadanya tentang laporan persoalan yang diterima dar guru, wali murid dan siswa.

Menurut dia, dana kesejahteraan (dana TC) bagi guru madrasah memang tidak ada dialokasikan dalam APBD 2006 Kota Banda Aceh dan pembayarannyatergantung kemampuan dana daerah masing-masing. Sedang Kandepag mengacu kepada kebijakan Menteri Agama. �Jadi, sungguh keliru kalau mereka mogok, karena gaji mereka selama ini tidak pernah ditahan,� jelas Aiyub.

Terkait kebijakan pemutasian yang dilakukan terhadap kepala sekolah, dia menyebutkan selama ini mengacu kepada Undang-undang Pokok Kepegawaian dan semua itu dilakukan semata-mata untuk penyegaran, agar tidak merasa bosan karena terlalu lama menduduki suatu jabatan.

Begitu juga tentang pengutipan dana kesejahteraan di sejumlah madrasah, Aiyub mengaku selama ini belum ada dan belum pernah mendapat atau mendengar keluhan dari satu orangpun wali murid ke Kantor Depag Kota Banda Aceh.

Pengutipan terhadap siswa untuk pemeliharaan sekolah, menurut dia, dilakukan selama dana BOS belum turun. Namun setelah dana BOS turun tidak ada pengutipan terhadap siswa. �Sedangkan pelibatanmurid dalam upaya pemeliharaan sekolah, hanya dalam rangka menggerakkan kegiatan gotong royong di kalangan siswa� .