http://sijok.suarapublik.org

Teacher Solidarity for the improvement of education

Delapan Bulan Tak Dapat Honor Buat halaman ini dlm format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini ke teman via E-mail
Ditulis oleh Administrator
Thursday, 06 September 2007
TANJUNGPANDAN, POS BELITUNG –– Nasib tujuh guru bantu yang mengajar di sejumlah SMP dan SMA di Kabupaten Belitung sungguh mengenaskan. Sudah delapan bulan, terhitung sejak bulan Februari 2007 lalu, para guru bantu ini tidak menerima honor.

Tujuh guru bantu ini adalah guru bantu yang dinyatakan telah lulus seleksi CPNS formasi tahun 2005 lalu, namun hingga saat ini belum juga menerima NIP dari BKN. Karena merasa kesal dan kecewa dengan perlakuan itu, mereka pun mengadu ke DPRD Kabupaten Belitung, Selasa (4/9). Para guru bantu meminta agar DPRD membantu memperhatikan nasib mereka. Honor yang mereka idamkan tak kunjung cair, padahal kewajiban mengajar telah dilaksanakan.

Para guru bantu menyatakan mereka seharusnya mendapat honor sebesar Rp 710.000/bulan, namun tak dibayar sejak Februari lalu.

“Kami sudah merasa menderita dengan kejadian ini. Katanya pembayaran gaji kami akan dibantu oleh pusat. Ada juga yang mengatakan sudah ditangani oleh Dindik Provinsi Babel. Bahkan, katanya pemerintah daerah akan menalangi gaji kami ini.

Ternyata sampai saat ini belum ada realisasinya. Padahal kami sangat membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ungkap Riswanto SPd, guru bantu yang mengajar di SMK Negeri 1 Badau kepada Grup Bangka Pos di Gedung DPRD Kabupaten Belitung, Selasa (4/9).

Riswanto tidak sendirian. Ia datang ke gedung DPRD bersama rekan-rekannya yaitu Heri Heryadi SPi (SMKN 2 Tanjungpandan), Hovana Kartika AMd (SMPN 6 Tanjungpandan), Ledy Roma Asmara SPd (SMPN 3 Sijuk), Yulistiana SPd (SMPN 3 Sijuk), Arinal Fauziah SPd (SMPN 5 Tanjungpandan), dan Popi Afriani SPd (SMA PGRI Tanjungpandan).

Karena honornya tidak juga cair, Riswanto terpaksa menutupi kebutuhan hidup keluarganya dengan mencari tambahan mata pencaharian lain seperti bercocok tanam singkong menjual ikan, pekerja bangunan dan lainnya.

“Bahkan kami harus pinjam uang kepada famili dan kerabat lain untuk menutupi kebutuhan hidup tersebut. Apalagi bulan puasa dan lebaran sudah dekat. Yah...beginilah nasib guru bantu,” ungkap Riswanto sedih.

Keluhan yang sama juga dikemukakan Heri Heryadi SPd. Guru bantu SMKN 2 Tanjungpandan ini tetap mengajar kendati honornya belum dibayar. Hal ini ia lakukan karena khawatir mendapat teguran dari sekolah dan protes dari murid jika sampai tidak mengajar.

“Memang istri saya bekerja. Tapi lama-kelamaan hati nurani akan berontak, jika terus-menerus bergantung dengan istri. Inikan menyangkut harga diri sebagai suami. Makanya usai mengajar, saya mencari nafkah dengan menjual ikan darat di Dusun Air Mungkui,” ungkap Heri.

Popi Afriani SPd sedikit beruntung. Ia masih dapat menggantungkan hidup dari penghasilan suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

“Untongla ade pelakian (suami) nok mbantu duit dapor (belanja kebutuhan dapur). Tapi ape kan terus kayak gini nasib kamek ne. Kiape kedepan e mun kayak gini terus,” keluh Popi.

APBD Perubahan

Menindaklanjuti keluhan ini, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belitung Dra Mintarsih Arsidi meminta pemerintah daerah agar segera bersikap, misalnya dengan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat.

Mintarsih mengungkapkan, pihaknya beberapa bulan lalu bersama staf pemkab pernah menemui Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional menanyakan kejelasan pembayaran honor para guru bantu tersebut.

Dirjen PMPTK pada waktu itu menyatakan pembayarannya akan dianggarkan pada APBN perubahan 2007, mengingat masalah pembayaran guru bantu ini muncul setelah selesainya pengesahan APBN induk.

“Jika tidak ada kejelasan, mudah-mudahan persoalan gaji guru bantu ini bisa dialokasikan pada perubahan APBD Kabupaten Belitung 2007. Bila kemudian ternyata pusat juga menganggarkan di APBN perubahan, maka anggaran yang sudah ditetapkan di APBD perubahan dikembalikan lagi ke kas daerah,” jelas Mintarsih.
Sementara itu, Kabag Kepegawaian Setda Kabupaten Belitung, Mirang Uganda SH menyatakan akan melakukan langkah tindaklanjut masalah ini dan akan membahas solusi penyelesaiannya dalam pertemuan dengan instansi terkait.

“Memang persoalan ini adalah masalah nasional. Sebab di daerah-daerah lain juga mengalami kasus yang sama. Namun kemungkinan besar tujuh guru bantu tersebut akan ditetapkan sebagai PNS pada akhir tahun 2007 ini, oleh pemerintah pusat. Mereka sudah masuk data base CPNS formasi tahun 2005,” jelas Mirang dikonfirmasi harian ini, Rabu (5/9). (sya) (Pos Belitung)
Terakhir kali diperbaharui ( Saturday, 08 September 2007 )